Mulyanto: Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Menteri Perindustrian lemah dalam mengendalikan harga migor curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Fraksi PKS mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan, " tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: Ilham Bintang: Kelangkaan Minyak Goreng Seperti Jalan Tiada Ujung

Agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan pemerintah dapat lebih mplementatif dan efektif, Mulyanto menilai jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis. “Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal, ” imbuhnya.

Mulyanto menyebutkan petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2, 6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg. Sementara devisa negara sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman. Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.

Baca juga: Pemkab Solok Gelar Rapat Evaluasi Penerapan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Ia menambahkan menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat. Masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil. “Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup. Kemudian dengan masuknya Bulog di sisi distribusi, akankah segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan dengan harga yang sesuai HET, ” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Mulyanto, para petani sawit rakyat terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar. Untuk itu, menteri terkait dinilai harus bergerak cepat merespon permasalahan-permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut. "Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini, ” tandas legislator dapil Banten III ini.

Baca juga: Jalin Silaturahmi Babinsa Langsa Kota, Anjangsana Ke Pelaku UMKM Pengrajin Keripik Sukun Tradisional

Menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, pemerintah menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi migor curah, khususnya dari produsen eksporter migor yang tidak memiliki jaringan domestik. Namun hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET. Info dari SP2KP Kemendag per 8 Mei 2022, harga migor curah masih di angka Rp17.260 per liter. (bia/sf)