Rektor UINSA Kembali Ditunjuk Presiden sebagai Anggota Tim PPHAM

JAKARTA - Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Prof Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., kembali ditunjuk Presiden RI sebagai anggota Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta, 15 Maret 2023.

Sebelumnya, Rektor UINSA juga merupakan salah satu dari 11 orang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat.

Baca juga: SPN Polda NTB Kembali Akan Mendidik 252 Siswa Diktukba

Sebagaimana dijelaskan dalam Keppres 4/2023, pembentukan Tim Pemantau PPHAM didasarkan pada pertimbangan bahwa penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Tim Pemantau PPHAM dinilai penting guna mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam rangka menjaga persatuan nasional. Sekaligus sebagai tindak lanjut dari adanya rekomendasi yang dihasilkan Tim PPHAM.

Baca juga: Mutasi Massal Para Guru, Diduga Merusak Sistem Pendidikan di Kabupaten Toraja Utara

Selajutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Keppres 4/2023, Tim Pemantau PPHAM mempunyai tugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Serta melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

Menanggapi terbitnya Keppres Nomor 4/2023, Rektor UINSA menjelaskan, bahwa ini merupakan pemberian amanah dari negara yang harus ditunaikan. “Karena itu amanah, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk menunaikannya dengan baik, ” ujar Prof. Muzakki di sela kesibukannya.

Baca juga: UB Masuk Tim Komunikasi Perguruan Tinggi Kemenaker

Rektor UINSA juga menjelaskan, bahwa Tim Pemantau PPHAM diberi amanah presiden untuk memastikan kerja penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu dalam rel yang benar secara efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari Tim, Rektor menegaskan akan menjadi bagian dari irama besar yang harus disinkronkan agar efektif dan efisien dalam kerjanya. Karenanya, penting menurut Rektor, untuk selalu menjaga koordinasi dengan pimpinan.

Baca juga: Bupati Barru Suardi Saleh Lantik Sabran dan Suraedah Sebagai Kepala Sekolah Dasar Lampoko-Bawasalo

“Amanah oleh Presiden ini bukan saja kepercayaan tapi sekaligus panggilan negara kepada saya pribadi. Nama saya memang dipilih sebagai pribadi, namun bagaimanapun amanah itu sekaligus juga menjadi bagian dari kepercayaan bagi institusi UINSA, ” tegas Prof. Muzakki.

“Tentu sebagai warga negara yang baik, saat negara membutuhkan, tidak ada kata lain selain siap kerja dan siap berkhidmat untuk negara, ” imbuh Prof. Muzakki menegaskan. (Nur/Humas)

Baca juga: Bunda PAUD Hasnah Syam Gelar RAKER, Harapkan Program Kerja Dapat Akselerasikan Pembinaan Anak Usia Dini